KaBupaten Tasikmalaya, LINTAS PENA

Pada tahun 2010 Anggaran Dana Desa (ADD) meningkat, namun ADD dalam APBD tetap jauh dari ketentuan 10% dari Dana Alokasi Umum (DAU) yang diberikan pemerintah pusat. ADD yang diberikan Pemkab Tasikmalaya merata kepada 351 desa tahun 2010 ini mencapai Rp.90 juta meningkat dari tahun 2009 yang hanya sebesar Rp.40 juta. Padahal, jika DAU yang diberikan pemerintah pusat mencapai Rp.800 miliar, ADD yang harus diberikan mencapai Rp.80 miliar atau dengan perhitungan Rp.225 juta untuk setiap desa.

”Saya menyadari hal itu, karena saat ini ADD yang diberikan kepada desa tidak lebih dari 5% dari DAU. Jadi, masih jauh dari harapan dan kami tidak bisa memaksakannya, karena memang kebutuhan anggaran sangat tinggi, termasuk untuk membangun pusat pemerintahan. Tetapi pada 2011 mendatang, diharapkan ADD akan kembali meningkat. Dengan demikian, pembangunan yang dimulai dari desa bisa terwujud,”papar Wakil Bupati H. E. Hidayat SH MH kepada LINTAS PENA di sela-sela pertemuan dengan 58 kepala desa se-Kabupaten Tasikmalaya wilayah barat Kecamatan Singaparna.

Dengan pemerataan pemberian ADD dalam jumlah tersebut, H.E.Hidayat menambahkan, sebenarnya kurang proporsional karena baik desa yang kecil dan besar ataupun yang miskin serta sudah cukup maju tetap mendapatkan alokasi yang sama. ”Ke depan saya berpikir agar pemberian ADD disesuaikan dengan luas wilayah, jumlah penduduk, dan PDRB setiap desa. Karena itu, nanti ada yang disebut pagu indikatif pedesaan. Alokasi anggaran disesuaikan dengan kriteria tersebut,” jelasnya.

Saat ini, pendapatan seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) mulai dilakukan untuk menyamakan persepsi agar pemberian ADD disesuaikan dengan pagu indikatif bisa terwujud.”Kalau pengalokasian dana 10% dari DAU itu sudah merupakan keharusan karena memang aturan seperti itu, dan tinggal melihat apakah ada kemauan atau tidak dari pemerintahannya. Tetapi, harus dipikirkan pula agar tepat sasaran.Karena itu, usulan pembangunan dengan pagu indikatif harus benar-benar dari desa,”ujar wakil bupati.

Kepala Desa Sukasukur, Kecamatan Mangunreja, Kabupaten Tasikmalaya, Ade meyakini, Pemkab Tasikmalaya mengerti jika ujung tombak pembangunan berawal dari pemerintahan desa. Namun hingga saat ini, keberpihakan dalam pengalokasian anggaran dirasakan belum memadai. Kendati ada peningkatan, tetap saja dalam pembagiannya disamaratakan, meskipun kondisi di daerah berbeda- beda.

”Kami para kepala desa di wilayah barat khususnya sangat mengharapkan upaya Wakil Bupati tersebut bisa terwujud sehingga pembangunan di masa yang akan datang benar-benar mengalami kemajuan.Dan sebenarnya jika demi kepentingan kemajuan suatu daerah, tidak perlu mengacu terhadap aturan melulu. Berikanlah anggaran yang cukup untuk kami membangun,” tegas Kades Sukasukur.

Sementara itu, Anggota Badan Anggaran DPRD Kabupaten Tasikmalaya Uu Ruzhanul Ulum berjanji, akan memperjuangkan keinginan para kepala desa tersebut agar tahun mendatang ADD bisa sesuai dengan aturan. ”Juga pagu indikatif seperti yang diusulkan benar-benar bisa terwujud, sehingga pengalokasian ADD benar-benar tepat sasaran,”tuturnya. (TATANG.RA/Net)***