Oleh: Redi Mulyadi

PEMBANGUNAN pendidikan di Indonesia sudah memasuki babak baru. Setidaknya, bila diukur lewat komitmen atas lahirnya UU No 20/2003 tentang sistem pendidikan nasional. Namun hingga akhir 2009 dan terbentangnya fajar 2010, sistem pendidikan masih menyisakan ketimpangan, terutama pada lahirnya beberapa kebijakan yang kurang berkeadilan dan memihak masyarakat kecil.
Pada kebijakan BOS (Bantuan Operasional Sekolah) misalnya, ternya ada kekurangadilan, karena penerimanya disamaratakan antara si kaya dan si miskin. Padahal bila proporsional maka kelebihannya bisa menjadi subsidi dalam mewujudkan pendidikan gratis. Begitu pula, kebijakan Rintisan Sekolah Bertaraf Internasional (RSBI), yang pada praktiknya membatasi peluang masyarakat kecil mendapat layanan pendidikan terbaik.
Hal yang sama juga mengimbas pada kebijakan Badan Hukum Pendidikan (BHP). Dengan adanya kewenangan bagi pendidikan tinggi (negeri –red) untuk mengelola organisasi beserta keuangan, membuat masyarakat kecil seolah dilarang untuk kuliah. Betapa tidak! Sebab, kuota 20 persen yang diperuntukkan sebagai tanggung jawab sosial, tidak mampu disosialisasikan dan dilaksanakan dengan transparan.
Apalagi pada anggaran pendidikan. Beragam kebijakan pusat ternyata kurang bisa dirasakan keadilannya mengingat kemampuan daerah untuk mengimbangi masih minim. Beberapa pemerintah kabupaten dan kota, misalnya, ternyata hanya mampu mengalokasikan 10 persen dari APBD sebagai dana sharing. Beberapa kebijakan pemerintah yang mensyaratkan sharing APBD terpaksa tidak bisa dipenuhi lantaran keuangan yang terbatas.
Selain kebijakan pusat, tidak jarang kebijakan pemerintah provinsi pun tidak mampu dilaksanakan daerah mengingat minimnya anggaran. Kebijakan BOS daerah bagi siswa dan pengelola diniyah dan pondok pesantren belum mampu dipenuhi oleh semua kota/kabupaten. Untuk itu, wajah pendidikan Indonesia di 2010 amat menuntut hadirnya kebijakan pemerintah yang lebih berkeadilan dan memihak, khususnya bagi masyarakat kecil.***