Oleh: Helmi Ahmad Nuroni

SESUNGGUHNYA bahwa tanggung jawab pendidikan saat ini tidak mutlak milik pemerintah. Sebab peran serta masyarakat juga dilibatkan. Representasi dari keterwakilan masyarakat dalam pendidikan itu salah satunya adalah komite sekolah. Hal itu seperti tertuang dalam Keputusan Mendiknas No 044/U/2002, komite sekolah merupakan badan mandiri yang mewadahi peran serta masyarakat dalam rangka meningkatkan mutu, pemerataan, dan efisiensi pengelolaan pendidikan di satuan pendidikan.
Dengan adanya payung hukum ini, maka diharapkan fungsi komite sekolah sebagai unsur masyarakat yang mampu mendorong terciptanya kualitas pendidikan di setiap sekolah, akan menjadi lebih baik. Meskipun mempunyai wewenang yang sempit, namun bila segenap daya dan upaya dari komite sekolah terus difasilitasi oleh pimpinan satuan pendidikan setempat, maka dapat mensukseskan visi misi dan program yang telah direncanakan oleh pihak sekolah.
Ada beberapa langkah dalam upaya memaksimalkan peran komite sekolah tersebut. Pertama, di setiap sekolah hendaknya melaksanakan sistem manejemen yang dilandasi rasa kejujuran dan tanggung jawab. Dua hal ini menjadi modal awal dalam membangun kerjasama yang baik antara komite sekolah dan sekolah. Sebab, kedua sikap itu sesungguhnya merupakan nilai-nilai yang diyakini mampu mewujudkan sikap optimis dalam membangun sekolah.
Apabila dalam sebuah satuan pendidikan tidak menemukan sikap kejujuran dan tanggung jawab, baik itu oleh kepala sekolah maupun komitenya, meskipun sekolah tersebut mempunyai dana yang besar dan personalia yang cerdas, bisa jadi keberlangsungan dari perkembangan sekolah tersebut akan berusia tidak lama. Bahkan dalam sekolah berkategori demikian bisa terjadi masalah korupsi dan kolusi yang merajalela. Oleh karenanya, setiap seseorang yang diserahi menjadi komite sekolah hendaknya selalu berupaya mengawal dan menanamkan nilai-nilai kejujuran dan tanggung jawab kepada segenap personalia di satuan pendidikannya.

Kedua, hendaknya di setiap satuan pendidikan, kriteria penyusunan komite sekolah dipenuhi dengan orang-orang yang paham mengenai pendidikan. Hal ini dilakukan agar dalam melakukan fungsinya, komite sekolah mampu mengerjakannya dengan profesional.
Selama ini fungsi komite sekolah hanya kebanyakan sebagai “tukang stempel” sekolah. Misalnya saja, pada musim tahun ajaran baru komite sekolah hanya difungsikan sebagai pihak yang bertugas mengumpulkan sumbangan pembangunan untuk sekolah. Seakan-akan mereka menjadi pihak yang melegitimasi kebijakan sekolah dalam melaksanakan penarikan sumbangan. Padahal sesungguhnya fungsi komite sekolah tidak sekerdil itu.
Seharusnya komite sekolah difungsikan sebagai corong suara wali murid dan mediator antar sekolah serta masyarakat umum. Fungsi ini yang terlihat belum begitu menonjol. Akibatnya komite sekolah dalam sebuah satuan pendidikan hanya terlihat sebagai unsur pelengkap yang mempunyai fungsi dan kewenangan yang terbatas. Kontribusinya terhadap sekolah pun dianggap minim.
Ketiga, dirasa perlu adanya pembinaan dan pengembangan kompetensi komite sekolah baik oleh pemerintah maupun oleh masyarakat. Hal ini dilakukan agar mutu pelaksanaan fungsi komite sekolah lebih maksimal. Modal pembinaan dan pengembangan kompetensi komite sekolah bisa berupa workshop, seminar, maupun pendekatan lainnya yang berorientasi pada peningkatan kompetensi komite sekolah tersebut.
Dengan dimaksimalkan peran komite sekolah dalam membangun satuan pendidikan, diharapkan keterlibatan masyarakat dalam dunia pendidikan semakin intensif dan mempunyai kontribusi yang nyata.. Bila sekolah ingin maju, melibatkan komite sekolah merupakan sebuah keharusan yang tidak bisa ditinggalkan Langkah ini juga sebagai dasar pelaksanaan UU No 20 tahun 2003 yang mengamanatkan pentingnya melibatkan masyarakat dalam dunia pendidikan dan sebagai usaha nyata penerapan menejemen berbasis sekolah di seluruh Indonesia. (Pemerhati masalah pendidikan tinggal di Kota Tasikmalaya)***